Paparkan Potensi Kerawanan Pemilu Serentak 2024, AKBP Ahmad Fadilan: Polres Solok Kota Siap Kawal dan Amankan Seluruh Tahapan Pelaksanaannya

    Paparkan Potensi Kerawanan Pemilu Serentak 2024, AKBP Ahmad Fadilan: Polres Solok Kota Siap Kawal dan Amankan Seluruh Tahapan Pelaksanaannya

    SOLOK KOTA -   Kapolres Solok Kota AKBP Ahmad Fadilan, S.Si, M.Sc, M.Si, didaulat sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu bersama dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Kota Solok, yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok, Selasa, 15 November 2022.

    Kegiatan yang digelar di Taufina Hotel, Kelurahan Simpang Rumbio, Kota Solok, Sumatera Barat itu, dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Solok Triati, S.Pd, didampingi Komisioner Bawaslu Divisi Hukum, Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Dr.Budi Santosa, MP, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Solok Agustin Melta, S.Sos.

    Kegiatan itu juga diikuti oleh Polres Solok Kota, Kodim 0309/Solok, Kejari Solok, OPD terkait di Lingkup Pemko Solok, Panwascam, Staff Bawaslu, serta perwakilan Organisasi dan Komunitas Wartawan yang ada di daerah setempat.

    Dalam paparannya yang berjudul Potensi Kerawanan per Tahapan Pemilu Presiden/Wapres/DPD/DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kota pada Pemilu serentak 2024, Kapolres menerangkan tentang berbagai potensi Kerawanan Pemilu yang berbeda-beda pada setiap tahapannya.

    Menurut Kapolres, pesta demokrasi 2024 nantinya akan lebih kompleks dibandingkan sebelumnya karena pemilihan dilaksanakan serentak baik tingkat eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, perlu persiapan yang lebih awal. Begitu juga terkait dengan proses pengamanan, baik dalam hal-hal yang bersifat administrasi sampai dengan yang sifatnya pengamanan fisik di lapangan, sejak dari tahapan awal, pelaksanaan rangkaian kampanye sampai dengan proses rekapitulasi.

    Dalam tahapan yang tengah berlangsung yaitu pemutakhiran daftar pemilih yang dilaksanakan sejak 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023, yang menjadi potensi kerawanan menurut Kapolres AKBP Ahmad Fadilan diantaranya adalah, intimidasi, tolak daftar, identitas palsu, dan manipulasi data. Kemudian kerawanan terkait penetapan peserta Pemilu yang segera akan dilakukan pada 14 Desember 2022 nendatang diantaranya gugatan ketidakpuasan partai politik yang tidak lolos serta unjuk rasa simpatisan yang perlu untuk diwaspadai.

    Diterangkan Kapolres Solok Kota, untuk mengantisipasi potensi kerawanan tersebut, kepolisian akan melakukan langkah-langkah dalam pengamanan pemilu serentak 2024 diantaranya mempersiapkan pengamanan lebih awal dengan tujuan seluruh penahapan Pemilu dapat berjalan dengan aman lancar demokratis dan tetap menerapkan protokol kesehatan. 

    "Sebagai upaya memaksimalkan langkah pengamanan, Kepolisian juga akan menggelar operasi Mantap Brata secara berjenjang mulai dari tingkat Mabes Polri sampai ke tingkat Polres jajaran, yang waktu pelaksanaannya akan diputuskan setelah rapat dengan komisi II DPR RI terkait dengan penetapan Pemilu, " kata Kapolres.

    Ditambahkan AKBP Ahmad Fadilan, Polri juga akan bekerja sama sesuai dengan pemangku kepentingan terkait, seperti TNI penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Dengan demikian, ditegaskan Kapolres, bahwa Polres Solok Kota dalam posisi yang siap mengamankan, agar semua tahapan Pemilu dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

    Lebih jauh diungkapkan Kapolres, bahwa Polri khususnya Polres Solok Kota akan sedia membantu serta mendampingi Bawaslu dan Panwaslu pada setiap tahapan, dari hal-hal yang berdampak pada polarisasi yang terjadi karena fanatisme yang kuat terhadap suatu budaya, ideologi atau kandidat sehingga menyebabkan perpecahan. 

    "Sehingga tujuan berpolitik untuk mencari pemimpin yang baik dapat tercapai, tanpa meninggalkan dampak perpecahan antar anak bangsa, ' ujar Fadilan.

    Oleh sesab itu, Polres Solok Kota dan Polsek jajaran mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi spektrum ancaman gangguan Kamtibmas yang berbeda pada setiap tahapan Pemilu. Polri mengupayakan bahwa seluruh tahapan Pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan pesta demokrasi sebagai harapan masyarakat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar.

    Namun, jika terjadi tindak pidana Pemilu seperti penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian, maka Polri akan melakukan penegakan hukum, dengan mengedepankan upaya preventif dan preemtif terlebih dahulu. Polri akan terus mengaktifkan patroli cyber bersama untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyebarkan konten-konten provokatif dan lainnya. Diharapkannya, pada pemilu tahun 2024, semua masyarakat mendorong agar mengutanakan semangat persatuan dan kesatuan 

    Selain itu, disebutkan Kapolres Solok Kota AKBP Ahmad Fadilan, peran bidang humas dalam hal ini media sangat dibutuhkan, guna menyajikan informasi yang dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

    "Polres solok Kota melalui fungsi teknis intelijen pun akan tetap bekerja untuk mewaspadai sedini mungkin semua hal yang berkaitan dengan keamanan dan kondusifitas pada tahapan Pemilu 2024, " imbuhnya.

    Mengakhiri paparannya, Kapolres berharap semua pihak harus secara sigap memahami isu-isu pemilu yang berkembang di masyarakat, diantaranya potensi politik identitas, politik uang dan isu penting lainnya demi terciptanya Pemilu yang aman dan damai, guna menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk membawa Kota Solok khususnya dan Indonesia yang Kita Cintai ini ke arah yang lebih baik demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.  (Amel)

    solok kota kota solok solok sumbar sumatera barat kapolres solok kota akbp ahmad fadilan bawaslu kota solok triati ketua bawaslu kota solok konsolidasi pengawasan tahapan pemilu pemilu serentak tahun 2024
    JIS Sumbar

    JIS Sumbar

    Artikel Sebelumnya

    Tega Habisi Nyawa Sang Kekasih Karena Tak...

    Artikel Berikutnya

    Binluh Hukum di  KTK, AKP Jufrinaldi bersama...

    Komentar

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Polri TV: Transparan - Informatif - Terpercaya
    Hendri Kampai: Hindari Terlalu Banyak Intervensi terhadap Kewenangan, Polri di Bawah Presiden Adalah Langkah Tepat
    Hendri Kampai: Utopia Indonesia, Irigasi Bagus dan Petani Bisa Panen Tiga Kali Dalam Setahun
    Ketua Dewan Nasional SETARA Institute : Polri di Bawah Presiden adalah Perintah Konstitusi RI
    Hendri Kampai: Utopia Indonesia, Visi Indonesia Emas Namun Uang Kuliah Semakin Tak Terjangkau

    Ikuti Kami